Digo 24 Oktober 2014: Sekolah Papua Nugini di Indonesia

Pagi yang dingin, sekujur punggung saya pegal karena semalaman tidur di atas bilah kayu lantai gubuk yang renggang-renggang. Saya terbangun oleh sayup-sayup suara anak-anak menyanyikan lagu kebangsaan Papua Nugini dengan nada sumbang di kejauhan.

O arise all you sons of this land,

    Let us sing of our joy to be free,

    Praising God and rejoicing to be

    Papua New Guinea.

Saya sedang berada di Digo, sebuah kamp yang dihuni para pengungsi OPM (Organisasi Papua Merdeka) dari wilayah Papua Indonesia yang melarikan diri ke wilayah Papua Nugini pada tahun 1984. Tetapi banyak penduduk sini yang tidak menyadari bahwa Digo sebenarnya berada di wilayah Indonesia, bukan di Papua Nugini. Letak Digo adalah sekitar 5 kilometer di barat garis perbatasan lurus antara kedua negara.

Bagaimana lagu kebangsaan Papua Nugini bisa dinyanyikan di wilayah Indonesia? Saya bergegas menuruni tangga rumah panggung, berlari menuju gedung sekolah. Di kamp pengungsi ini, semua dari 40an rumah panggung yang ada terbuat dari bahan-bahan hutan, yaitu kayu, kulit pohon sagu, dan daun sagu, sedangkan sekolah yang terletak di tengah lapangan bertanah merah itu dindingnya terbuat dari seng. Seng—yang bahannya harus dibeli dari pasar di kota, minimal dua hari perjalanan dari sini—sudah terbilang sangat mewah untuk kehidupan di Digo, yang saking miskinnya sampai warganya bahkan tidak mampu membeli gula atau garam.

Guru yang mengajar adalah seorang perempuan bernama July Jerewon, seorang perempuan berusia 32 tahun. Dia warga asli Digo. July ikut mengungsi dengan orangtuanya dari Papua Indonesia (waktu itu bernama Irian Jaya) ke Papua Nugini saat dia berumur 2 tahun pada tahun 1984, sehingga dia tidak ingat apa-apa soal kejadian pengungsian dan perjuangan kemerdekaan itu. Dia besar di Papua Nugini, dan tidak pernah merasa dirinya orang Indonesia. Dia bahkan tidak bisa bahasa Melayu, seperti kebanyakan pengungsi OPM seusianya.

Setiap pagi, July memulai kelas dengan memimpin semua muridnya menyanyikan lagu kebangsaan Papua Nugini. Seperti halnya kemerdekaannya yang merupakan pemberian Australia, lagu kebangsaan Papua Nugini yang merdu itu juga anugerah dari Australia. Pencipta lagu itu adalah seorang inspektur polisi Australia bernama Thomas Shacklady, yang pernah menjadi pemimpin Grup Musik Garda Polisi Papua Nugini.

Semua murid dari 15 murid di kelas ini bertelanjang kaki, hanya ibu guru yang pakai sandal jepit. Lantai kelas mereka adalah tanah lempung yang bisa berubah menjadi lumpur ketika air hujan merembes masuk dari atap yang bocor. Mereka duduk di atas kotak-kotak kayu yang setinggi betis, mendongak ke papan tulis di mana Ibu Guru July menulis barisan alfabet bahasa Inggris. Hari ini adalah pelajaran membaca. Ibu Guru July sudah menyiapkan satu kertas manila putih, yang di atasnya sudah dia tulisi kalimat-kalimat dengan spidol. Ibu Guru July membaca kalimat-kalimat itu, dan para murid membeo.

“Cletus count the coconut.” (dia membacanya ko-ko-nuuut)

“Kila cook kumu and kaukau.”

“Kina is on the kettle.”

Saya yakin ini sudah bukan bahasa Inggris lagi. Ibu Guru marah-marah karena pengucapan para murid masih lebih buruk daripada dirinya.

Total muridnya 23 orang, biasanya yang membolos hampir separuh. Muridnya berumur 9 hingga 12 tahun, semua dicampur dalam satu kelas, yang setara dengan kelas 1 SD dan kelas 2 SD. Untuk kelas di atasnya, para murid harus bersekolah ke Tarakbits, desa Papua Nugini terdekat yang punya sekolah. Di Tarakbits sana, semua murid dari Digo, yang berjumlah 15 orang termasuk 2 perempuan, tinggal di satu rumah. Warga lokal Tarakbits sudah tidak mengizinkan para pengungsi ini tinggal di desa mereka, tetapi mereka masih mengizinkan anak-anak pengungsi untuk bersekolah. Setiap Jumat, para murid Digo itu pulang kempung, dan balik lagi Minggu siang ke Tarakbits.

“Seharusnya anak-anak Digo hanya perlu belajar dua tahun di sini sampai bisa baca dan tulis sebelum melanjutkan ke Tarakbits, tapi anak-anak ini biasanya belajar sampai lima tahun, mengulang terus, karena pengetahuan mereka belum cukup,” keluh Ibu Guru. “Begitu sampai di Tarakbits, mereka pun sudah lebih tua dan ilmu mereka jauh ketinggalan dibanding murid-murid satu kelas, sehingga mereka sering putus sekolah atau dipecat, balik lagi ke kampung.”

Mengajar di pedalaman seperti ini punya kesulitan tersendiri. Kapur sudah habis. Untuk beli kapur, Ibu Guru mesti jalan kaki sehari penuh lewat hutan menyeberangi sepuluh sungai dan rawa sagu sampai ke Tarakbits, lalu jalan kaki lagi sehari penuh menyeberangi dua sungai besar sampai ke Ningerum, lalu naik bus ke Kiunga. Pergi pulang buat beli kapur perlu satu minggu, dan itu pun dia mesti bayar dengan uangnya sendiri. Terakhir kali dia beli empat kotak kapur empat tahun lalu, sekarang semua habis, sehingga Ibu Guru terpaksa mengganti kapur dengan arang. Minggu depan, kelas akan diliburkan seminggu, karena Ibu Guru mau ke kota beli kapur.

Dia mendapat pelatihan untuk menjadi guru selama empat tahun di Tabubil. Sekarang, dia balik ke kampung asalnya, berbakti untuk orang-orangnya sendiri, kaum pengungsi Papua. Gedung sekolah ini didirikan dengan biaya patungan warga Digo, tetapi Ibu Guru July mendapat gaji tetap dari pemerintah Papua Nugini. Sekolah ini pun terdaftar di Papua Nugini. Dengan demikian, ini adalah sekolah Papua Nugini yang ada di Indonesia (mungkin bahkan satu-satunya di seluruh Indonesia).

Sebelumnya saya sudah mendengar tentang keberadaan sekolah ini dari Stanis Angoro, kepala sekolah di Tarakbits. Tahun lalu, dia menemani pejabat pendidikan dari Tabubil untuk menginspeksi sekolah ini. Pejabat Papua Nugini itu berkata kepadanya, “Suruh mereka pindahkan sekolah sialan itu ke wilayah Papua Nugini. Kalau mereka tetap berdiri di situ (Digo), biar Indonesia saja yang urus mereka!”

Anak-anak dari Digo yang bersekolah di Tarakbits pulang ke kampung mereka setiap akhir pekan.

Di Digo, hanya orang-orang tua yang masih bisa bahasa Melayu, sedangkan anak-anak hanya bisa bahasa lokal Are serta sedikit bahasa Inggris dan Pidgin (“Inggris Rusak”). Yang menarik soal bahasa mereka adalah, orang-orang West Papua yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, justru masih menggunakan bahasa orang Indonesia sebagai bahasa antar sesama mereka. Ini tak lepas dari Belanda, yang gencar mempersiapkan kemerdekaan Papua setelah menolak menyerahkan Papua saat mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Kita ketahui Pulau Nugini (Papua dan Papua Nugini) adalah pulau dengan keanekaragaman bahasa nomor satu di dunia. Di Papua ada 200an bahasa, sedangkan Papua Nugini 800an bahasa. Untuk mempersatukan bahasa, Belanda akhirnya memutuskan Melayu sebagai bahasa persatuan orang Papua (mereka tidak menyebutnya “Bahasa Indonesia”), dan mendatangkan guru-guru dari Maluku untuk mengajar orang Papua berbahasa Melayu. Untuk Papua Merdeka, Belanda sudah mempersiapkan bendera nasional (Bendera Bintang Kejora) dan lagu kebangsaan berbahasa Melayu berjudul Hai Tanah Ku Papoea (Hai tanah ku Papoea, Kau tanah lahirku, Ku kasih akan dikau, sehingga adjalku….”)

Tetapi banyak anak pengungsi yang dilahirkan di Papua Nugini pasca pengungsian 1984, sehingga mereka telah terputus dari memori perjuangan kemerdekaan generasi orangtua mereka. Mereka tidak terlalu masalah dengan menikmati fasilitas yang diberikan Indonesia. Banyak dari mereka yang juga tidak mengerti kenapa mereka harus menjalani hidup susah sebagai pengungsi di Papua Nugini.

Seorang pemuda Digo bernama Alo Muknyap, berusia 28 tahun, mengaku pernah bersekolah di Waropko, Papua Indonesia, untuk pendidikan SD kelas enam. Dia ingat, di sana setiap kelas lengkap meja kursinya dan diajar masing-masing oleh satu guru, yang bisa berasal dari Jawa, Muyu, Kei, dan lain-lain. “Di sana tentara banyak, Indonesia itu bukan main-main,” kata Alo dalam bahasa Indonesia yang sangat fasih, “Iya, kami memang pengungsi politik, tapi kami tidak terlalu politik. Orang-orang besar yang suruh kita tetap tinggal di sini. Kita masyarakat biasa, kita tidak bisa bicara politik karena kita tidak berpendidikan.”

Orang-orang besar yang dimaksudnya adalah para petinggi OPM, yang kebanyakan bermukim di luar negeri.

Untuk pergi ke Waropko, Alo mesti naik turun gunung dan bermalam di hutan, melintasi tujuh sungai termasuk tiga sungai besar dan dalam. Dia harus berenang, juga pakai tali. Sungai ini sangat mematikan kalau banjir. Bayangkan perjalanan seperti ini dilakukan anak SD kelas 6!

Seorang pemuda lain adalah Eksaferius Wilem, yang berumur 18 tahun. Ayahnya, Pak Wilem, sedang dimusuhi orang-orang sekampung karena menerima bendera Merah Putih dari para tentara perbatasan Indonesia. Eksaferius adalah pemuda yang suka membaca, dan punya cita-cita tinggi: bersekolah di universitas lalu menjadi jurnalis. Sekarang dia belajar di Kelas 10 di Tarakbits, sedang menunggu hasil ujian untuk masuk kelas 11 di Kiunga. Di Papua Nugini, karena keterbatasan sekolah, untuk bisa bersekolah itu sangat sulit. Murid sering dipecat karena kenakalan atau nilai buruk. Sekarang Eksaferius harap-harap cemas, apakah dia bisa melanjutkan sekolah.

“Kalau saya tidak diterima, saya akan pergi ke sisi sebelah sana untuk sekolah,” katanya dalam bahasa Inggris yang sempurna. Sisi sebelah sana yang dimaksud adalah Indonesia. Dia bilang punya banyak kerabat di Boeven Digoel.

Eksaferius belum pernah ke Indonesia, dan dia mengaku sedikit takut. “Dalam pelajaran sejarah di sekolah, saya belajar bahwa Indonesia adalah negara komunis,” katanya, “Negara komunis itu artinya diperintah oleh militer, dan apa yang milik saya juga adalah milik tetangga saya. Sedangkan di Papua Nugini, kita orang Papua hidup bebas, hidup merdeka.”

Bagaimana seseorang melihat dunia ditentukan oleh ilmu apa yang ditanamkan ke otaknya. Di sini, garis batas itu bernama: sekolah.