Selimut Debu 72: Nilai Ke-Afghanistan-an

Posted on February 4, 2014 by Agustinus Wibowo in Selimut Debu // 3 Comments

Aku berusaha keras menghindari Bakhtali. Tapi untunglah, kami berjalan dengan kecepatan yang jauh berbeda. Aku merayap lambat menyisir bebatuan, sementara dia melesat kilat seperti anak panah.

Dalam kesendirian, aku menikmati pemandangan perbatasan yang begitu menakjubkan ini. Di sebelah kananku Tajikistan, di sebelah kiriku Pakistan, aku ada di tengah Koridor Wakhan yang sempit dan termasyhur itu. Tetapi kesepian ini sungguh menakutkan. Sepi yang sesepi-sepinya, selain suara angin dan debur arus sungai. Tak ada lagi orang lain yang bisa kumintai pertolongan, apalagi karena kedua kakiku semakin sakit karena berjalan terlalu jauh. Aku mulai berjalan pukul 1 sore, dan setelah dua jam berjalan kedua kakiku hampir lumpuh. Aku hanya bisa berjalan, dan terus berjalan, karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada desa sama sekali di antara Aorgarch dengan Qala Panjah. Yang kulihat hanya ada tiga orang gembala, dan tidak ada manusia lainnya barang satu pun.

Ah, andaikan saja ada jembatan yang menghubungkan jalanan ini dengan jalanan beraspal di seberang sungai sana. Tentu dengan mudah aku menumpang kendaraan bermotor, tanpa harus bersusah-payah seperti ini. Tapi… itu cuma mimpi. Yang di seberang sana, walaupun terlihat dekat, adalah tanah tak tergapai. Negara lain. Dunia lain. Ada garis batas tak tertembus.

Setelah empat jam berjalan, langit sore begitu sejuk, dan aku baru sampai di Qala Panjah. Rasanya mau mati. Qurban si polisi perbatasan melihatku dan berkata, “Hatiku begitu pedih melihatmu seperti ini.” Ah, dia lebih cocok jadi pujangga cinta. Dia melepaskan tas dari punggungku, memanggulnya sendiri, dan menggandengku hingga sampai ke rumah Shah. Sekarang kedua lututku sudah tidak bisa ditekuk, karena kedua kakiku sudah sekaku tongkat bambu.

Aku kira aku sudah pingsan ketika sampai di rumah Shah. Kali ini aku diberikan kamar tamu di lantai dua. Menaiki tangga adalah siksaan berat lainnya. Tetapi aku tidak sendiri. Di kamar ini ada Arnoult Sena, seorang Prancis yang bekerja untuk badan PBB UNAMA, dan sekarang sedang menjadi turis di Wakhan. Dia baru saja selesai trekking di Wakhan dan Pamir selama sebulan penuh. Sebulan penuh!

Perjalanan ini membuatnya takjub karena dia melihat sisi lain dari Afghanistan. Betapa Afghanistan sendiri begitu kaya warna. Dari bangsa Ismaili yang Ismaili, sampai bangsa Kirghiz yang nomaden penuh, mendiami pegunungan Atap Dunia, dan masih hidup seperti nenek moyang mereka selama ratusan tahun lalu.

Kami jadi banyak berdiskusi tentang perjalanan kami, dan tentang apa yang kami pelajar dari Afghanistan.

Apa makna menjadi sebuah negara? Seperti halnya Indonesia, Afghanistan pun adalah sebuah negeri multietnis. Ada Pashtun yang mendominasi daerah selatan, Tajik di utara, Hazara di pegunungan daerah tengah, Uzbek dan Turkmen di daerah timur, juga orang-orang Nuristan dekat perbatasan Pakistan. Jangan lupakan pula para pengembara Kuchi yang masih hidup nomaden dari padang pasir ke padang pasir di seluruh negeri. Apa sesungguhnya yang menyatukan mereka sebagai “Afghanistan”? Apakah rasanya untuk menyebut diri sebagai Afghan?

Kenyataannya, dari yang kulihat dan kudengar, tidak semua orang Afghan suka menyebut diri sebagai Afghan. Kata “Afghan” buat etnis minoritas artinya “Pashtun”, jadi nama “Afghanistan” berarti “negeri bangsa Pashtun”. Karena mereka bukan Pashtun, mereka tidak merasa bagian dari negara ini. Ketika ada saudagar Pashtun yang datang melintas, bocah-bocah Wakhi (juga di kalangan orang Kirgiz di Pamir seperti yang kudengar dari Arnault) berteriak-teriak gembira, “Lihat! Ada Afghan datang! Ada Afghan datang!” Orang Wakhi lainnya bilang, mereka lebih suka kalau nama negara ini adalah “Aryana”, karena itu nama kuno dan tidak terkait dengan bangsa Pashtun.

Sekarang realitanya semua dari mereka hidup di tanah Afghanistan, menjadi bagian dari negeri Afghan. Kecuali mereka merdeka sendiri, cepat atau lambat mereka juga harus belajar mereka adalah Afghan.

Sama seperti halnya Afghanistan, Indonesia pun adalah negeri artifisial yang lahir dari penjajahan. Garis batas negeri juga didefinisikan oleh bangsa penjajah. Negeri Afghanistan yang kita kenal sekarang sebenarnya belum bersejarah panjang. Ahmad Shah Durrani menguasai daerah ini, berusaha menyatukan semua orang yang ada di wilayahnya (termasuk mengislamkan para “kafir” orang-orang Nuristan yang semula dikenal sebagai Kafiristan), dan dari sinilah dimulai definisi Afghanistan.

Perbatasan utara Afghanistan adalah Sungai Amu Darya, memisahkan Afghanistan dengan Rusia (sekarang adalah Uzbekistan, Turkmenistan, dan Tajikistan). Afghanistan digunakan oleh bangsa imperialis Rusia dan Inggris (British India) sebagai negara penyangga, agar kedua imperialis ini tidak bersentuhan langsung. Karena itulah lahir Koridor Wakhan yang hanya selebar 15 kilometer dan Pamir yang sangat terpencil, keduanya sangat berbeda dengan Afghanistan tetapi harus menjadi bagian dari Afghanistan—lagi-lagi supaya Rusia dan Inggris tidak bersinggungan. Pemisahan garis batas ini menyebabkan orang-orang yang dulunya bersaudara dan sering saling berkunjung, kini sudah menjadi warga tiga negara berbeda. Hubungan persaudaraan diputus, manusia dipisah-pisahkan oleh garis batas yang diciptakan bangsa penjajah nun jauh di sana. Mereka orang kulit putih itu bicara soal teori garis batas, dan orang-orang malang di sini yang mengalaminya, terjepit oleh gunung, sungai, dan sekarang garis batas negara. Mereka semakin terisolasi, tidak bisa keluar dari jepitan yang menghimpit.

Perbatasan timur Afghanistan adalah Garis Durrand, diciptakan Inggris untuk membelah tanah bangsa Pashtun, Pashtunistan, menjadi separuh Afghanistan dan separuh Pakistan. Banyak orang Afghan yang masih belum menerima kenyataan ini, dan mengklaim bahwa daerah yang sekarang disebut NWFP oleh Pakistan itu adalah wilayah Afghanistan. Afghanistan bahkan menolak Pakistan diterima sebagai anggota PBB.

Bukankah sejarah ini sungguh mirip dengan sejarah kita? Ketika Malaysia merdeka, Indonesia konfrontasi, dengan mengangkat konsep Nusantara Raya, yang konon adalah negeri raksasa di zaman Sriwijaya atau Majapahit. Suka atau tidak suka, negeri kita dan garis batas kita juga lahir dari penjajahan Belanda, yang “menyatukan” pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan kecil di bawah panji Hindia Belanda. Ratusan bangsa yang berbeda agama, bahasa, tradisi, kini berada di bawah bendera Merah Putih.

Garis batas itu sekarang sudah tercipta, suka atau tidak suka. Garis batas itu menjadi batas dari negeri kita. Dan begitu banyak pertempuran, gerakan separatisme, terorisme, propaganda nasionalisme, pertumpahan darah, kebencian yang lahir dari garis batas.

Arnault memberikan solusi. “Garis batas negara itu hendaknya bukan lagi berdasar etnik, agama, bahasa, atau apa pun. Tetapi nilai. Nilai bersama apa yang paling kuat untuk mendefinisikan sebuah negara?” Kenyataannya memang ketika identitas nasional dilahirkan berdasar etnis, agama, bahasa, justru banyak melahirkan konflik berkepanjangan, karena tidak semua orang di sebuah negara berbagi identitas yang sama.

Garis batas berdasar nilai digunakan ketika Prancis mengiris-iris koloninya di Afrika. Nilai, bisa menjadi konsep yang sangat luas yang bisa menyatukan lebih banyak manusia yang berbeda, misalnya toleransi, kemanusiaan, kemerdekaan beragama, dan sebagainya. Aku seketika teringat pelajaran moral di era Orde Baru yang selalu mendengungkan “gotong royong”, “tenggang rasa”, “tepo seliro”, “musyawarah mufakat”, “ketuhanan yang Maha Esa”, “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan masih banyak lagi, dan kita dibuat percaya bahwa semua nilai itu dianut bersama mulai dari Sabang sampai Merauke. Itulah nilai-nilai yang ditanamkan rezim-rezim terdahulu dalam konsep nasionalisme kita, sehingga ketika kita mengalami masa-masa kacau pasca 1998 dan dunia internasional meramalkan Indonesia bakal bubar seperti halnya Uni Soviet dan Yugoslavia, toh ternyata kita masih bertahan dan tetap berdiri sebagai Indonesia yang utuh (minus Timor Timur). Itulah kedahsyatan “nilai”.

Tinggal di garis batas, merasakan langsung absurditas tentang garis batas, memberikanku sebuah pandangan baru tentang apa itu garis batas. Perbincangan dengan Arnault ini membuatku merenung, nilai apa sebenarnya yang mengikat seluruh Afghanistan? Cukup kuatkah nilai itu untuk meredam konflik yang tidak ada habisnya di negeri ini? Pertanyaan yang sama kutujukan pada diriku sendiri, mempertanyakan kembali makna keindonesiaan yang kupercaya selama ini.

(bersambung)

Versi lain dari serial ini diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Selimut Debu: Impian dan Harapan dari Negeri Perang Afghanistan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2010.