Digo 23 Oktober 2014: Takut Bendera Merah Putih

Saya sebenarnya sudah berada di Indonesia, atau sekitar 5 kilometer di sebelah barat garis lurus yang menjadi perbatasan RI—PNG. Inilah Digo, sebuah kamp yang dihuni para pelarian West Papua, bagian gerakan pengungsian akbar Organisasi Papua Merdeka (OPM) ke Papua Nugini pada tahun 1984. Mereka melarikan diri dari Indonesia, tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka masih berada di Indonesia.

Setelah seharian berjalan menembus hutan lebat, naik turun bukit, menyeberangi begitu banyak sungai dan rawa dan lautan lumpur, saya dan Papa Felix tiba di Digo. Kamp ini terletak di atas bukit hijau. Rumah-rumah gubuk berpanggung bertebaran di atas tanah lapang berwarna merah. Semua rumah di sini terbuat dari bahan hutan: kayu pohon yang masih kasar dan atap dari daun sagu. Kejauhan di bawah bukit sana, terlihat Sungai Ok Ma, yang hulunya di wilayah Indonesia, tetapi mengalir ke arah Papua Nugini, dan akan bergabung dengan Sungai Ok Tedi dan Sungai Fly.

Anak-anak bertelanjang bulat atau bertelanjang dada berlarian di lapangan, beberapa bermain egrang, dengan tubuh kurus dan perut buncit kekurangan gizi. Beberapa bocah itu juga menderita kurap yang sangat parah, di badan maupun di kepala. Bocah-bocah itu juga mengganggu para babi kurus dan para anjing kerempeng, yang menguik memelas dan menggonggong berlari dikejar-kejar keliling lapangan. Mayoritas penghuni kamp ini yang terlihat memang anak-anak. Tidak terlihat orang berusia lanjut sama sekali.

Sebagai warga negara Indonesia, mengunjungi sebuah kamp yang dihuni pengungsi OPM yang misinya adalah mencapai kemerdekaan Papua dari Indonesia, tentu selalu mengandung risiko bagi saya. Saya ditemani Papa Felix, juru doa gereja Katolik di Binkawuk, bersama kami mencari Filipus Marapyap, juru doa gereja Katolik di kamp ini. Setidaknya, juru doa adalah orang yang dihormati di kampung, dan dalam bertindak akan selalu mengutamakan unsur kemanusiaan.

Filipus adalah seorang lelaki kurus dan berkumis pekat. Dia mengajak saya masuk ke rumah panggungnya. Saya terkesima menyaksikan rumahnya yang kosong melompong, nyaris tanpa perkakas apa pun. Bilah-bilah kulit pohon sagu yang menjadi lantai rumahnya pun terlalu sedikit, sehingga banyak lubang di sana sini. Di atas bilah-bilah inilah mereka tidur, tanpa matras, tanpa alas.

Filipus lahir tahun 1975, sudah termasuk orang yang paling tua di kamp ini. Tahun 1984, bersama orang tuanya dia ikut gelombang pengungsi OPM ke Tarakbits di Papua Nugini. Dia menyebut kampung (kata bahasa Melayu ini juga dipakai dalam bahasa daerah mereka) aslinya ada di Kerengo di sisi Indonesia, dan dia termasuk suku Wengwap yang berbicara bahasa Are. Tiga puluh tahun tinggal di Papua Nugini, dia sudah bisa bicara bahasa Ningerum, sehingga bisa berkomunikasi dengan Papa Felix. Sementara bicara dengan saya, dia menggunakan bahasa Melayu Papua, sedangkan bahasa Inggrisnya sangat buruk.

Filipus di rumahnya

“Waktu itu kita takut Indonesia. Mereka musuh, punya senjata. Jadi kita undur (mengungsi) ke sini,” katanya. Mereka tinggal di Tarakbits selama 3 tahun, sampai 1987, tetapi kemudian terjadi perselisihan dengan penduduk setempat soal tanah, sehingga para pengungsi ini mundur lagi ke barat, ke Benkim yang tepat di perbatasan. Pada tahun 1988, terjadi perkelahian antara para pengungsi ini dengan para pemilik tanah di Benkim yang sedang mabuk. Para pengungsi terpaksa membayar denda 500 kina, dan akhirnya mundur lagi ke Digo, di tengah hutan rimba ini.

“Jadi kalian mengungsi karena politik?” tanya saya.

“Tanah itu urusan orang besar, kami orang kecil tidak mengerti. Kami hanya ikut saja perintah,” kata Filipus.

“Dan sekarang kalian masih takut dengan orang Indonesia?”

Dia menggeleng. “Tidak. Hanya kulit kita lain-lain, tapi makan kita sama sagu.”

Yang makan sagu itu adalah tentara Indonesia. Filipus bercerita, tentara Indonesia pernah datang ke Digo. Para tentara itu tidur bersama mereka, di rumah atau pun di tanah, tidak masalah.

“Tentara Indonesia datang ke sini, berarti ini tanah Indonesia?” saya bertanya.

Dia tidak menjawab. Dia hanya tahu setahun sekali para tentara berpatroli keliling perbatasan. Setengah tahun lalu, para tentara Indonesia itu sampai ke Digo, dan mereka sepertinya terkejut menemukan ada kamp di sini. Apalagi di Digo terdapat sebuah sekolah darurat yang mengibarkan bendera Papua Nugini dan setiap pagi menyanyikan lagu kebangsaan Papua Nugini. Para tentara itu kemudian menyerahkan sebuah bungkusan plastik kepada orang Digo. Warga kampung sangat terkejut menemukan bahwa dalam bungkusan itu adalah bendera merah putih. Setelah para tentara itu pergi, para penghuni Digo ketakutan setengah mati.

Sore itu, saya duduk di balai-balai di bawah kolong rumah Filipus, dikelilingi sekitar sepuluh pemuda dan orang dewasa penghuni Digo. Saya bertanya kepada mereka tentang masalah bendera itu.

Bendera itu diterima oleh Wilem—lelaki tertua di kampung ini, yang lahir pada tahun 1975 dan merupakan petugas keamanan dan ketertiban di kampung. Pada hari itu, Digo hanya dihuni anak-anak, karena para orang dewasa pergi berladang, dan hanya tertinggal Wilem di kampung ini. Setelah mereka balik, mereka sangat marah menemukan Wilem menerima bendera itu dan menyimpan di rumahnya. Warga kamp ini menuntut Wilem segera mengembalikan bendera itu kepada para tentara Indonesia. Wilem pergi dua hari menyeberangi sungai melintasi rimba hingga tiba di pos tentara Indonesia. Tetapi tentara Indonesia tidak mau terima balik bendera itu. Mereka berkata, “Saya tahu kalian orang Papua Nugini, tapi ini tanah Indonesia. Jadi untuk keamanan, ini bendera kalian simpan.”

Dari perbincangan dengan mereka, saya tahu bahwa permasalahan utama di Digo adalah akses. Untuk pasar terdekat di Papua Nugini, mereka mesti berjalan satu hari ke Tarakbits yang dilanjutkan jalan kaki satu hari lagi ke Ningerum. Di pasar itulah mereka berjualan. Mereka tidak bisa berjualan banyak, karena jalanan terlalu sulit dan berbahaya. Mereka cuma bisa jualan babi, tapi babi baru beranak setelah berumur 5 tahun, dan seekor babi besar laku 800 kina (Rp 4 juta) sedangkan anak babi cuma 200 kina (Rp 1 juta). Jualan babi pun tidak bisa sering-sering, karena rata-rata setiap keluarga di sini cuma punya 2-3 ekor babi. Karena itu, mereka sangat jarang pegang uang. Uang yang ada mereka pakai untuk bayar sekolah anak-anak. Makanan mereka hanya pisang mentah, sagu, keladi, ubi rambat, yang bisa mereka ambil langsung dari alam. Di hutan mereka tidak ada rusa atau kasuari, hanya babi hutan yang ganas. Mereka sudah tidak pernah makan ikan sejak 1986, karena sungai mereka tercemar. Mereka bahkan tidak punya gula, garam, teh, kopi. Mereka tidak pernah merasakan mandi pakai sabun. Tak perlulah kau ajak mereka untuk bermimpi soal listrik dan sinyal internet.

Untuk pergi ke Indonesia lebih sulit lagi. Yang paling dekat adalah kecamatan Waropko di Distrik Tanah Merah. Dari sini mereka harus jalan kaki dua hari dengan bermalam di tengah hutan, harus menyeberangi tiga sungai besar yang deras dan airnya sangat dalam, yaitu Ok Berim, Ok Muyu, dan Ok Um. Sepanjang jalan ini juga banyak sungai kecil, lintah, ular. Sedangkan dari Waropko ke pasar di Mindiptana, mereka harus naik ojek seharga Rp 500.000. Uang dari mana?

Di kampung yang dihuni sekitar 40 keluarga atau 300 penduduk ini, banyak orang mati karena rumah sakit terlalu jauh. Banyak anak yang mati digigit ular (“Kita juga tidak bawa lagi ke mana-mana, biarkan mati,” kata seorang ayah). Banyak pula anak mati diseruduk babi yang mengamuk. Banyak ibu mati waktu hamil karena tidak ada jalan untuk ke klinik mana pun. Kaki patah atau tangan patah waktu mendayung perahu di sungai pun sudah biasa, tidak bisa diobati. Banyak orang mati muda karena sakit.

“Dulu nenek moyang sakit tidak begitu sakit-sakitan, tapi orang sekarang entah kenapa jadi sering sakit dan mati,” kata Filipus, “Di Digo tidak pernah ada orang yang berumur sampai 70 tahun, paling hanya sampai 60, dan itu saya punya bapak. Kebanyakan orang mati di bawah 40 tahun. Banyak bayi yang lahir langsung mati. Bukan cuma karena sakit, tetapi juga karena sihir, entah ulah siapa.”

Filipus pernah punya anak yang mati waktu umur empat bulan kena malaria. Tidak dibawa berobat karena terlalu jauh. “Ini bukan masalah kami saja, tetapi semua orang Papua sepanjang perbatasan ini,” katanya.

Selain itu, masalah utama mereka adalah status. Satu-satunya identitas yang mereka punya adalah surat kelahiran yang dikeluarkan Gereja Katolik, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Mereka tidak bisa mendapatkan kartu identitas Papua Nugini, karena Papua Nugini memandang mereka sebagai orang Indonesia. Sedangkan tentara Indonesia menganggap mereka orang Papua Nugini yang tinggal di Indonesia, sehingga menyuruh mereka mengurus kartu perbatasan dari pemerintah Papua Nugini, yang mustahil mereka dapatkan  karena mereka bukan warga Papua Nugini.

“Jadi kalian sebenarnya siapa? Orang Papua Nugini atau orang Indonesia?” tanya saya.

“Kami ini ada di tengah-tengah, jadi kami bisa ke sisi batas sebelah sini atau sebelah sana. Kalau ada proyek ke sini oleh Indonesia, maka kami ikut Indonesia. Kalau ada dari Papua Nugini, maka kami ikut Papua Nugini,” jawab Filipus.

Seorang pemuda belasan tahun langsung menginterupsinya. “Pada tahun 1984 kita pindah dari Indonesia, dan sejak itu selalu pemerintah Papua Nugini yang pelihara kita, jadi kita bukan bagian Indonesia.”

Jangankan tentara Indonesia yang bingung tentang siapa mereka ini. Mereka bahkan tidak tahu siapa diri mereka sendiri. Masalah utama di Digo adalah, karena kebanyakan orang di sini lahir sesudah 1984, mereka bahkan sudah lupa kenapa sejak mulanya mereka bisa terdampar di tempat ini. Perjuangan OPM itu sudah menjadi perjuangan terlupakan bagi mereka—yang terus-menerus mengatakan bahwa mereka orang kecil yang tidak politis.

Saya mengeluarkan peta. Saya menunjukkan letak Digo yang terletak pada pertemuan tiga sungai besar, sekitar lima kilometer dari garis batas, di sisi Indonesia. Mereka tidak mengerti peta, sehingga saya menjelaskan, “Kalian tidak berada di Papua Nugini, kalian berada di Indonesia. Pemerintah Papua Nugini tidak bisa membangun apa-apa ke sini, karena ini tanah Indonesia. Indonesia juga tidak akan membangun apa-apa ke sini, karena mereka mengira kalian orang Papua Nugini.”

Papa Felix dari Binkawuk menyela, “Ini ibarat seorang istri punya dua suami!”

Informasi itu membuat mereka gempar, sibuk bicara dalam bahasa mereka sendiri. Jiwa saya bergejolak memandangi bayi-bayi telanjang berkurap yang bermain di sekeliling. Saya bertanya-tanya, kenapa orang-orang ini, sesama manusia seperti saya dan kamu, harus menjalani takdir kehidupan yang begini sulit? Hanya karena politik! Hanya karena garis batas! Hanya karena bendera!

Keesokannya saya pergi ke rumah Willem Bab, yang saat ini merupakan orang paling tua di kampung ini dalam usianya yang 41 tahun. Sejak menerima bendera merah putih dari tentara Indonesia, dia dijauhi orang-orang kampung. Lelaki itu, dengan bibir menyungging yang seperti selalu tersenyum, wajahnya dipenuhi gurat keriput yang dalam. Jenggotnya sudah mulai memutih. Semula saya kira dia sudah berumur 60 tahun, tapi anaknya masih bayi.

“Saya rasa darah saya kotor. Apakah sampai matikah?” tanyanya pada saya.

“Kotor apa?”

“Saya tidak tahu. Saya bukan dokter,” katanya.

“Saya juga bukan.”

Dia mengundang masuk saya masuk ke rumahnya, yang seperti rumah Filipus, tidak ada isi apa pun selain beberapa baju. Satu bayi telanjang bergelantungan di kepalanya. Tidak terganggu oleh bayinya itu, dia bercerita soal bendera.

Waktu itu sekitar Paskah, April yang lalu, tentara Indonesia singgah di Digo untuk mengunjungi patok perbatasan. Mereka bicara soal proyek jalan. Para tentara itu juga bicara, “Orang Papua sudah jadi pemimpin di Papua.” Wilem ingat para tentara itu bicara soal “Republik Orang Papua”, dan kini dia bertanya pada saya apakah memang benar ada itu. Saya menduga, yang dimaksud para tentara itu adalah “Otonomi Khusus”.

Apa pun itu, perkataan para tentara sudah membuat Wilem senang sekali. Dia sangat mendamba bisa pergi ke rumah sakit. Istri pertamanya dan dua anaknya mati tahun 1995, kena malaria. Satu anak dari istri kedua mati tahun 2002, kena malaria. Sekarang yang hidup 6 anak, sedangkan istri kedua pun sakit-sakitan. Bulan lalu, istri yang kedua itu lagi hamil dan kena malaria, mesti jalan kaki sendirian sampai pingsan-pingsan ke Tarakbits, sedangkan dirinya di rumah jaga anak-anak.

Karena itulah, ketika tentara Indonesia memberinya bendera, dia terima. Yang sebenarnya dia pikirkan bukan bendera, melainkan pembangunan jalan. Pada bulan Juni, Wilem dengan kehendaknya sendiri memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh dan berbahaya melintasi hutan ke kampung Upkim di Indonesia. Di situ dia ketemu kepala kampung Upkim yang bernama Tadius Kotonem. Kepada kepala kampung itu, Wilem memohon agar jalan yang akan dibangun Indonesia melalui Waropko dan Upkim bisa disambung terus sampai ke Digo. “Bisa, kami akan bantu,” kata kepala kampung Upkim kepadanya. Wilem tersenyum, membayangkan rumah seng, listrik, jalan raya, gereja segera masuk ke kampungnya. Dia pulang ke Digo, mengabarkan berita gembira ini pada warga sekampung.

Tetapi, keputusannya yang sepihak itu, ditambah lagi dialah yang pertama kali menyimpan bendera merah putih, membangkitkan kemarahan luar biasa warga Digo. Mereka sangat ketakutan, karena penghuni desa-desa asli Papua Nugini di sekitar mereka sangat marah. Warga Benkim, Tarakbits, Binkauk, semua memarahi orang Digo karena ada satu Wilem yang terima bendera. Mereka takut, Indonesia akan menduduki Papua Nugini. Sedangkan orang Digo cuma orang kecil, orang miskin, yang hidupnya sangat bergantung pada desa-desa Papua Nugini. Warga Digo khawatir, kalau Indonesia bangun jalan ke sini, nanti Papua Nugini marah, akan hentikan sekolah dan gereja, nanti tidak ada sekolah dan gereja lagi.

Ada pula warga Digo yang bilang, Papua harus merdeka dulu dari Indonesia. Tetapi khusus untuk pendapat ini, Wilem berkata, “Papua merdeka masih lama. Kita harus pakai tempo siap-siap dulu, untuk menjadi manusia. Bagaimana merdeka kalau kita belum jadi manusia? Kita ini cuma rakyat kecil, kalau kita politik itu malah salah. Kalau ada proyek, kita mesti kerja sama dengan ABRI.”

“Mereka benci saya karena saya usul minta jalan ke TNI,” lanjut Wilem, “Siapa yang bangun jalan dulu ke sini, saya ikut mereka. Tentang politik, kita hanya masyarakat, kita hanya tunggu yang di atas,”—maksudnya adalah para petinggi OPM. “Kita ini manusia, kita bukan anjing babi punya anak. Tapi kau lihat sendiri, hidup di sini bukan untuk manusia. Tidak ada beras, sabun, pakaian. Kami tinggal kosong”—maksudnya tanpa apa-apa. Dia menunjuk baju compang-camping di badannya. “Pakaian yang saya pakai ini sudah orang buang di jalan di Kiunga, saya ambil. Orang tidak ada yang menghargai kami. Harus ada pemerintah yang bantu kita, PNG atau Indonesia sama saja. Tapi tidak ada sama sekali yang datang ke sini. Ini di hutan, sudah lebih 30 tahun kita hidup seperti ini.”

Sejak itu Wilem semakin dimusuhi, bukan cuma oleh warga Digo sendiri tetapi juga oleh desa-desa Papua Nugini. Tapi dia tidak takut. “Saya tuan tanah di sini, tentu saya bisa ambil keputusan,” katanya sambil tersenyum.

Saya bertanya, di mana bendera itu.

Bendera itu Wilem simpan di dalam satu kotak kayu, di sudut kamar gubuknya.

Bendera itu tidak pernah sama sekali dia kibarkan di Digo. Seorang keponakannya membentangkan bendera itu di dalam kamar gubuk ini, khusus bagi saya.

Bendera merah putih yang masih baru tapi sudah lusuh, warna putihnya pun kelunturan merah. Satu bendera yang sempat memberi Wilem begitu banyak harapan, tetapi kemudian pupus lagi, toh impian tidak bisa ditebus hanya dengan sebuah bendera.

Lelaki “tua” berumur 41 tahun itu menundukkan kepala, memasukkan bendera itu kembali ke dalam kotak, menyimpannya kembali ke sudut gubuk.